Kantorkita.co.id – Dalam struktur keuangan negara, dua peran penting yang terkait langsung dengan pengelolaan anggaran adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Kedua jabatan ini memiliki tanggung jawab krusial dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik. Dalam artikel ini, akan dijelaskan secara lengkap mengenai syarat menjadi PPK dan PPSPM, serta perbedaan, fungsi, dan peranan masing-masing.
Mungkin Anda Butuhkan:
Aplikasi Absensi Android
Aplikasi Absensi IOS
Absensi Android
Absensi Ios
Apa Itu PPK dan PPSPM?
Sebelum membahas syarat-syaratnya, penting untuk memahami perbedaan peran antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM):
1. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran negara. Tugas utama PPK adalah menyusun dan melaksanakan kontrak, memeriksa hasil pekerjaan, serta memastikan bahwa setiap transaksi telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
2. PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar bertanggung jawab untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). Perannya adalah memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan telah sesuai dengan anggaran yang telah disetujui, dan bahwa semua dokumen pendukung sudah lengkap serta sah.
Tanggung Jawab dan Fungsi PPK
Sebagai seorang PPK, tugas dan tanggung jawab utamanya adalah mengelola setiap tahapan pelaksanaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Berikut adalah beberapa tanggung jawab utama seorang PPK:
– Menyusun Rencana Pengadaan Barang dan Jasa: PPK bertanggung jawab menyusun perencanaan pengadaan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
– Menyusun dan Menandatangani Kontrak: PPK berperan dalam menyiapkan dan menandatangani kontrak antara pemerintah dengan pihak ketiga.
– Memantau Pelaksanaan Kontrak: PPK memastikan bahwa pihak ketiga menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan kontrak.
– Menyusun Berita Acara Serah Terima: Setelah pekerjaan selesai, PPK menyusun berita acara sebagai bukti penyelesaian pekerjaan.
– Melakukan Verifikasi Pembayaran: PPK melakukan verifikasi dokumen sebelum melakukan pembayaran kepada rekanan.
Tanggung Jawab dan Fungsi PPSPM
Sebagai seorang PPSPM, peran ini lebih banyak terfokus pada pengawasan dan kontrol pengeluaran anggaran. Tugas-tugas PPSPM mencakup:
– Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM): PPSPM bertanggung jawab memverifikasi kelengkapan dokumen sebelum SPM diterbitkan.
– Mengawasi Alokasi Anggaran: PPSPM memastikan bahwa semua pembayaran sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
– Melakukan Pengawasan terhadap Proses Pembayaran: PPSPM juga melakukan pengecekan bahwa setiap pembayaran dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
– Mengevaluasi dan Menganalisis Dokumen Pendukung: Setiap pembayaran harus didukung oleh dokumen yang sah dan sudah diverifikasi oleh PPSPM.
Syarat Menjadi PPK 2024
Untuk menjadi seorang PPK, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan terbaru tahun 2024. Berikut adalah beberapa persyaratan tersebut:
1. Memiliki Kompetensi Teknis: Calon PPK harus memiliki pemahaman yang baik tentang aturan pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa. Pelatihan dan sertifikasi di bidang pengadaan barang dan jasa menjadi keharusan.
2. Memahami Aturan Keuangan Negara: PPK harus memiliki pengetahuan mendalam tentang regulasi keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta peraturan-peraturan terkait lainnya.
3. Memiliki Integritas Tinggi: Jabatan PPK membutuhkan integritas yang tinggi karena mengelola dana publik. Oleh karena itu, calon PPK harus memiliki rekam jejak yang bersih dan terbebas dari tindakan korupsi.
4. Pengalaman Kerja: Beberapa instansi mensyaratkan calon PPK memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan atau pengelolaan proyek, terutama yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
5. Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin: Calon PPK harus bebas dari hukuman disiplin berat dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Mendapatkan SK dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA): Setelah memenuhi semua syarat di atas, seorang calon PPK harus ditunjuk melalui Surat Keputusan (SK) dari KPA untuk menjalankan tugasnya secara resmi.
Mungkin Anda Butuhkan:
Aplikasi Absensi
Aplikasi Absensi Online
Aplikasi Absensi Gratis
Syarat Menjadi PPSPM 2024
Syarat-syarat untuk menjadi seorang PPSPM sedikit berbeda dari PPK, mengingat tanggung jawab yang diemban. Berikut adalah syarat utama menjadi PPSPM pada tahun 2024:
1. Memiliki Pengetahuan yang Kuat tentang Administrasi Keuangan: Seorang PPSPM harus memahami alur administrasi keuangan secara menyeluruh, termasuk pengetahuan mendalam tentang APBN, APBD, dan berbagai sumber dana lainnya.
2. Memiliki Sertifikasi: Beberapa instansi pemerintah mengharuskan calon PPSPM memiliki sertifikasi di bidang pengelolaan keuangan atau administrasi pemerintahan.
3. Berintegritas dan Transparan: Seperti halnya PPK, PPSPM juga harus memiliki rekam jejak yang baik dan integritas yang tinggi untuk menjamin transparansi dalam pengelolaan dana publik.
4. Pengalaman di Bidang Keuangan: PPSPM diharuskan memiliki pengalaman dalam hal pengawasan dan pencatatan keuangan. Hal ini penting agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan teliti.
5. Kemampuan Analisis Dokumen: PPSPM harus mampu menganalisis dokumen-dokumen pengeluaran keuangan dengan cermat sebelum menandatangani SPM.
6. SK Penunjukan dari KPA: Seperti halnya PPK, seorang PPSPM juga harus ditunjuk secara resmi melalui Surat Keputusan dari Kuasa Pengguna Anggaran.
Perbedaan PPK dan PPSPM
Meskipun PPK dan PPSPM memiliki tujuan yang sama, yaitu mengelola anggaran dan pengeluaran negara dengan baik, ada beberapa perbedaan mendasar antara kedua jabatan ini:
– Tugas Utama: PPK lebih fokus pada proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sementara PPSPM bertugas memastikan bahwa semua pembayaran dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
– Proses Keterlibatan: PPK terlibat langsung dalam pembuatan komitmen anggaran, sedangkan PPSPM lebih berperan dalam kontrol dan verifikasi sebelum pembayaran dilakukan.
– Dokumen yang Ditandatangani: PPK menandatangani kontrak kerja, sedangkan PPSPM menandatangani SPM.
Pelatihan dan Sertifikasi PPK dan PPSPM
Untuk memenuhi syarat menjadi PPK dan PPSPM, calon pejabat diharuskan mengikuti pelatihan dan sertifikasi tertentu yang diselenggarakan oleh lembaga resmi. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek terkait dengan pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta audit keuangan.
Beberapa institusi yang menyelenggarakan pelatihan ini adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sertifikasi dari lembaga-lembaga ini menjadi salah satu syarat penting yang harus dipenuhi.
Mungkin Anda Butuhkan:
Slip Gaji Digital
Aplikasi Absensi Mobile
Aplikasi Absensi Gratis
Absensi Gratis
Kesimpulan
Menjadi PPK dan PPSPM bukanlah tugas yang mudah karena kedua jabatan ini memegang peranan penting dalam mengelola dan menjaga akuntabilitas anggaran negara. Syarat-syarat yang ketat, termasuk kompetensi teknis, integritas, pengalaman kerja, dan sertifikasi, menjadi standar yang harus dipenuhi agar proses pengelolaan keuangan negara berjalan transparan dan akuntabel.
Bagi Anda yang tertarik untuk mengambil peran sebagai PPK atau PPSPM, memahami syarat-syarat ini adalah langkah awal untuk mempersiapkan diri menjadi bagian dari pengelolaan keuangan negara yang profesional. (KantorKita.co.id/Admin)
